PENDAMPINGAN PENCERMATAN DOKUMEN SPJ PENYERAPAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 KALURAHAN KARANGSARI

-


 *Kalurahan Karangsari, Kamis, 1 Oktober 2026* – Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa melaksanakan pendampingan kepada Pemerintah Kalurahan Karangsari dalam kegiatan pencermatan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penyerapan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Kegiatan dilaksanakan bersama Bendahara Kalurahan dan Pelaksana Kegiatan APBKal Tahun Anggaran 2026 bertempat di Kalurahan Karangsari.

Pendampingan ini dilakukan dalam rangka membantu Pemerintah Kalurahan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku serta didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam proses pencermatan, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa bersama Bendahara Kalurahan serta Pelaksana Kegiatan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban . Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dicermati kesesuaian antara dokumen perencanaan, realisasi kegiatan, penggunaan anggaran, serta dokumen pertanggungjawaban.

Kelengkapan administrasi kegiatan juga dipastikan dengan adanya *Berita Acara Serah Terima (BAST)* sebagai bagian dari dokumen pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan. BAST dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto progres maupun hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bukti bahwa kegiatan telah direalisasikan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pencermatan data keuangan yang tercatat pada *Siskeudes Online* per 1 Oktober 2026, Pemerintah Kalurahan Karangsari memiliki pendapatan sebesar *Rp373.456.000, dengan realisasi kegiatan sebesar **Rp129.340.900, serta pembiayaan yang berasal dari **SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp59.806.798*.

Melalui kegiatan pendampingan ini, diharapkan Pemerintah Kalurahan Karangsari dapat terus meningkatkan ketertiban administrasi pengelolaan Dana Desa, memastikan setiap kegiatan memiliki dokumen pertanggungjawaban yang lengkap, serta menjaga kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan realisasi kegiatan.

Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa akan terus memberikan fasilitasi, pendampingan, serta penguatan kepada Pemerintah Kalurahan dalam proses pengelolaan Dana Desa agar pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara *transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pendamping Desa di Persimpangan Jalan: Idealisme Berdesa atau Corong Kebijakan

-
Gambar
  1/11/2025. Wahai pendamping desa, apakah memilih idealisme berdesa, atau jadi corong kebijakan demi zona nyaman? Pertanyaan ini belakangan banyak bergema di ruang-ruang diskusi dan media sosial para pendamping desa. Ia bukan sekadar sindiran, melainkan refleksi tajam atas dilema yang sedang dihadapi oleh ribuan tenaga pendamping desa di seluruh Indonesia. Tugas Mulia yang Mulai Terpinggirkan Pendamping desa sejatinya lahir dari semangat pemberdayaan. Mereka bukan sekadar pelaksana program pemerintah, melainkan katalis yang menjembatani aspirasi rakyat desa dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Namun, di tengah derasnya arus kebijakan top-down, posisi pendamping desa kini mulai tergeser. Idealisme pemberdayaan yang dulu kuat perlahan memudar di bawah tekanan administrasi, instruksi, dan ketakutan kehilangan pekerjaan. Seorang pendamping bahkan menyebut, Kami lebih sering diminta menjalankan perintah ketimbang mendengarkan kebutuhan masyarakat. Padahal, semangat pendampingan ...
Baca selengkapnya

Muskal RKPKal Tahun 2027 Karangsari Berlangsung Partisipatif dan Berorientasi Prioritas Pembangunan

-
Gambar
Kalurahan Karangsari, Senin, 20 Juli 2026* – Pemerintah Kalurahan Karangsari, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul melaksanakan *Musyawarah Kalurahan (Muskal) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2027* dengan suasana yang hangat, harmonis, dan penuh semangat kebersamaan. Musyawarah dihadiri oleh *50 peserta, terdiri dari **32 laki-laki dan 18 perempuan*, yang mewakili berbagai unsur masyarakat sebagai wujud penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Peserta musyawarah terdiri atas unsur *Bamuskal, Pamong Kalurahan, LPMKal, Kader Kesehatan, PKK, Pustakawan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kelompok Tani, Karang Taruna, Ketua KDMP, Direktur BUMKal, Pendidik PAUD, tokoh masyarakat, Jawatan Kemakmuran Kapanewon Semin, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa*.                                     Musyawarah dibuka oleh *Ketua Bamuskal Karan...
Baca selengkapnya

Regulasi PP nomor 16 Tahun 2026 kepala desa bisa menjabat berapa kali

-
Gambar
  Pada Masanya  Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 yang berlaku sejak 27 Maret 2026, masa jabatan Kepala Desa diatur sebagai berikut: Masa Jabatan: Kepala Desa dapat menjabat selama 8 (delapan) tahun per periode.   Jumlah Periode: Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali periode masa jabatan.   Dengan demikian, total masa jabatan maksimal seorang Kepala Desa menurut aturan terbaru ini adalah 16 tahun. Regulasi ini merupakan peraturan pelaksanaan terbaru atas Undang-Undang Desa yang membawa perubahan fundamental terkait tata kelola pemerintahan desa.   Apakah ada detail spesifik lain dari PP Nomor 16 Tahun 2026 atau aturan terkait desa yang ingin Anda ketahui lebih lanjut? Dengan demikian, total masa jabatan maksimal seorang Kepala Desa menurut aturan terbaru ini adalah 16 tahun. Regulasi ini merupakan peraturan pelaksanaan terbaru atas Undang-Undang Desa yang membawa perubahan fundamental terkait tata kelola pem...
Baca selengkapnya