Koordinasi Kader

 Pemerintah Kalurahan Kemejing menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Kader Posyandu yang dirangkaikan dengan penyerahan honor kader untuk periode Januari hingga April 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 24 April 2026, bertempat di Aula Balai Kalurahan Kemejing.

Rakor ini dihadiri oleh para kader posyandu dari seluruh dusun di wilayah Kalurahan Kemejing. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, evaluasi pelaksanaan kegiatan posyandu, serta penyampaian informasi terbaru terkait program kesehatan masyarakat.

Dalam kegiatan ini Petugas PLKB Kapanewon Semin memberikan materi pembelajaran e-book tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Materi tersebut disampaikan untuk memberikan pemahaman kepada kader mengenai pentingnya pendampingan terhadap ibu hamil dan balita sebagai upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Selain itu, dilakukan pula update data Alat Kesehatan (Alkes) dari masing-masing dusun. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan pemanfaatan alat kesehatan di posyandu dapat berjalan optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para kader, dalam kesempatan ini juga diserahkan honor kader untuk periode Januari hingga April 2026. Diharapkan dengan adanya honor ini dapat menambah semangat para kader dalam menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat.

Melalui kegiatan rakor ini, diharapkan seluruh kader posyandu semakin solid, aktif, dan terus meningkatkan perannya dalam mendukung program kesehatan di Kalurahan Kemejing.

Penilaian Pendamping Desa

 Kalurahan Karangsari,Kalurahan Semin,24 April 2026 “Pendampingan Pembuatan Akun Daily Report Pendamping“

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan Korprov TPP melalui zoom hari ini yang berdasarkan pada KepmenDesa PDT Nomor 294 Tahun 2025 dan SK Kepala BPSDM Nomor 602 Tahun 2025 terkait evaluasi kinerja Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dimana setiap jenjang harus melalui penilaian baik kinerja individu maupun kinerja pendampingan yang secara teknis penilaian  melalui web kemendesa https://dailyreport.kemendesa.go.id. .Dijelaskan dalam zoom ketentuan pokok dalam penilaian adalah sebagai berikut :

Evaluasi kinerja individu TPP dilaksanakan oleh 3 (tiga) pihak, yaitu: (i) Kepala P3MD; (ii) PPK Satuan Kerja BPSDM Pengelola TPP yang selanjutnya disebut PPK; dan (iii) Pengguna Layanan Pendampingan secara berjenjang terdiri dari: 

Kepala Desa/Pemerintah Desa untuk PLD; 

Camat/Pemerintah Kecamatan untuk PD; 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota c.q. Dinas PMD Kabupaten/Kota untuk TAPM Kabupaten/Kota; 

Pemerintah Daerah Provinsi c.q. Dinas PMD Provinsi untuk TAPM Provinsi; dan 

BPSDM Kementerian c.q. P3MD untuk TAPM Pusat.

Evaluasi kinerja oleh seluruh pihak penilai dilaksanakan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau triwulanan pada tahun anggaran berjalan, dengan batas waktu pengisian nilai selambat-lambatnya tanggal 3 (tiga) pada bulan ke 4 (empat) periode penilaian;

Khusus penilaian kinerja pada triwulan ke 4 (empat), periode kinerja TPP yang dihitung adalah sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 15 November tahun anggaran berjalan. Batas waktu pengisian nilai selambat-lambatnya tanggal 15 November.Rentang skor penilaian pada setiap aspek adalah 0 s.d. 100 (nol sampai dengan seratus); 

Predikat nilai berdasarkan rentang skor penilaian adalah A, B, dan C, sesuai formula sebagai berikut:

Nilai > 80 s.d. 100, di atas ekspektasi = Baik (A)

Nilai > 60 s.d. 80, sesuai ekspektasi = Cukup (B)

Nilai 0 s.d. 60, perlu perbaikan = Kurang (C)

Kepala BPSDM menetapkan hasil evaluasi kinerja individu TPP dengan Keputusan Kepala BPSDM pada:

Setiap 3 (tiga) bulan/triwulanan, paling lambat tanggal 15 bulan ke 4 (empat) sesuai periode penilaian; 

Setiap akhir tahun anggaran, paling lambat tanggal 17 November tahun anggaran berjalan.

TPP Kap semin melakukan pendampingan ke kalurahan masing masing guna pembuatan akun pengguna layanan yang di kendalikan oleh Lurah sebagai sarana untuk penilaian kepada PLD .Hasil pendampingan hari ini membuahkan hasil untuk Kalurahan Semin dan Karangsari dimana di kedua keluarahan tersebut sudah berhasil masuk dan melakukan aktivitas di dalam website tersebut .Diharapkan dari sistem penilaian TPP secara berjenjang ini dapat meningkatankan kualitas kinerja dan komunikasi yang baik anatar TPP dengan Pemerintah Kalurahan maupun pemerintah Kapanewon.

Pembuatan SPK

 

Menindaklanjuti intruksi dari Korkab TPP Gunungkidul bahwa Aplod dokumen SPK TPP paling lambat Jumat pagi tanggal 24 April 2026,Hari ini TPP semin melakukan pemberkasan dokumen SPK dengan sekaligus melakukan aplod dengan teknis sesuai dengan intruksi dari korkab TPP Gunungkidul.Setelah selesai melakukan pemberkasan hari ini bertepatan dengan pertemuan rutin karyawan kapanewon semin yang berlokasi di Klaten di kediaman ibu wiwin selaku petugas penyuluh KB kapanewon semin yang di ikuti oleh seluruh karyawan kapanewon semin berikut dengan pendamping PKH ,TKSK ,Pendamping Desa ,Mantri Pajak dan Penyuluh KB informasi yang di berikan dalam pertemuan bulan ini Adalah sebagai berikut :

1. Pergantian Ketua dan wakil peguyuban karyawan kapanewon semin yang semula di jabat oleh Bp Nyoto dan Bp Riyanto Mulai per hari ini sesuai kesepakan mandat di berikan kepada Bp Edi sebagai Ketua 1 dan Ibu Siti sebagai Wakil Ketua

2. Ketugasan Bendahara dan Sekretaris sementara belum mendapat restu untuk digantikan ,namun dalam proses negosiasi dengan ketua dan wakil ketua yang baru

3. Mendindaklanjuti Intruksi Bupati Gunungkidul terkait pembuatan video kegiatan simulasi bencana (Gempa Bumi ) untuk itu pemerintah kapanewon semin akan mengadakan kegiatan simulasi bencana pada hari jumat tgl 24 April 2026 pukul 08.00- 09.00 berlokasi di kapanewon semin dan ketugasaan ini di tujukan ke seluruh karyawan kapanewon berserta seluruh pendamping tanpa terkecuali untuk meluangkan waktu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut 

4. Bp Panom menegaskan untuk kegiatan simulasi bencana dapat berjalan dengan baik dan tidak mengulur waktu sehingga kegiatan dapat  terselesaikan dengan cepat sehingga kegiatan WFH tidak begitu terganggu .

Kegiatan Pembangunan

Pembangunan Corblok Dana Desa Padukuhan Widoolor Kalurahan Bendung dengan anggaran Rp 40.305.000,00 sudah selesai dilaksanakan, Pelaksanaan menggunakan Readymix K250 dengan target capaian volume 40m3, dikarenakan ada efisiensi anggaran dari Dana Desa, Pelaksanaaan pembangunan fisik Kalurahan Bendung yang bersumber dari dana Desa hanya ada 1 kegiatan Pembangunan Corblok dengan pengadaan material full, HOK pelaksaaan swadaya masyarakat setempat. 

U

Pembinaan LKD Se Kalurahan Rejosari

Langkah-langkah strategis untuk mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat dan semangat gotong royong dalam mewujudkan desa mandiri:

1. Transformasi Gotong Royong: Dari Fisik ke Ideologis

Gotong royong di era global tidak hanya terbatas pada kerja bakti fisik (membangun jalan atau selokan), tetapi bergeser ke arah Gotong Royong Intelektual dan Ekonomi.

Kolaborasi Pengetahuan: Masyarakat desa yang memiliki akses informasi (pemuda, mahasiswa, atau perantau) berbagi pengetahuan tentang teknologi dan pasar kepada warga lainnya.

Penyertaan Modal Lokal: Membangun unit usaha desa dengan skema pendanaan dari warga sendiri (saham kerakyatan), sehingga keuntungan kembali ke masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar.

2. Pemberdayaan Berbasis Potensi Unggulan (OVOP)

Kemandirian desa dicapai ketika desa memiliki spesialisasi. Konsep One Village One Product (OVOP) sangat relevan untuk bersaing di pasar global.

Identifikasi Komoditas: Menentukan produk (pertanian, jasa wisata, atau kerajinan) yang paling kompetitif.

Standar Global, Sentuhan Lokal: Memberdayakan perajin atau petani agar produk mereka memenuhi standar kualitas ekspor atau pasar digital, namun tetap mempertahankan narasi budaya lokal sebagai nilai tambah.

3. Digitalisasi Desa (Smart Village)

Globalisasi membawa teknologi informasi yang memangkas jarak antara desa dan pasar global.

Literasi Digital: Memberdayakan masyarakat agar cakap menggunakan media sosial dan marketplace untuk memasarkan potensi desa secara langsung ke konsumen (B2C).

Sistem Informasi Desa (SID): Menggunakan data digital untuk memetakan kebutuhan warga, potensi kemiskinan, dan perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan transparan.

4. Penguatan BUMDes sebagai Lokomotif Ekonomi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah wadah formal dari semangat gotong royong ekonomi.

Pemberdayaan Masyarakat dan Gotong royong pada era global untuk membangun kemandirian Desa

Membangun kemandirian desa di tengah arus globalisasi memerlukan transformasi strategi. Globalisasi bukan lagi sekadar tantangan, melainkan alat yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat struktur ekonomi dan sosial desa tanpa menghilangkan jati diri lokal.

Berikut adalah langkah-langkah strategis untuk mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat dan semangat gotong royong dalam mewujudkan desa mandiri:

1. Transformasi Gotong Royong: Dari Fisik ke Ideologis

Gotong royong di era global tidak hanya terbatas pada kerja bakti fisik (membangun jalan atau selokan), tetapi bergeser ke arah Gotong Royong Intelektual dan Ekonomi.

Kolaborasi Pengetahuan: Masyarakat desa yang memiliki akses informasi (pemuda, mahasiswa, atau perantau) berbagi pengetahuan tentang teknologi dan pasar kepada warga lainnya.

Penyertaan Modal Lokal: Membangun unit usaha desa dengan skema pendanaan dari warga sendiri (saham kerakyatan), sehingga keuntungan kembali ke masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar.

2. Pemberdayaan Berbasis Potensi Unggulan (OVOP)

Kemandirian desa dicapai ketika desa memiliki spesialisasi. Konsep One Village One Product (OVOP) sangat relevan untuk bersaing di pasar global.

Identifikasi Komoditas: Menentukan produk (pertanian, jasa wisata, atau kerajinan) yang paling kompetitif.

Standar Global, Sentuhan Lokal: Memberdayakan perajin atau petani agar produk mereka memenuhi standar kualitas ekspor atau pasar digital, namun tetap mempertahankan narasi budaya lokal sebagai nilai tambah.

3. Digitalisasi Desa (Smart Village)

Globalisasi membawa teknologi informasi yang memangkas jarak antara desa dan pasar global.

Literasi Digital: Memberdayakan masyarakat agar cakap menggunakan media sosial dan marketplace untuk memasarkan potensi desa secara langsung ke konsumen (B2C).

Sistem Informasi Desa (SID): Menggunakan data digital untuk memetakan kebutuhan warga, potensi kemiskinan, dan perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan transparan.

4. Penguatan BUMDes sebagai Lokomotif Ekonomi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah wadah formal dari semangat gotong royong ekonomi.

Pilar Kemandirian Peran BUMDes

Konsolidasi Mengumpulkan hasil panen/produk warga untuk dijual secara kolektif agar memiliki daya tawar tinggi.

Inovasi Mengelola unit usaha baru seperti pengelolaan sampah, energi terbarukan, atau ekowisata.

Kemandirian Finansial Mengurangi ketergantungan desa pada Dana Desa (DD) melalui Pendapatan Asli Desa (PADes).

5. Menjaga Resiliensi Budaya

Di tengah gempuran budaya global, kemandirian desa juga berarti mandiri secara mental dan budaya.

Pemberdayaan Berbasis Kearifan Lokal: Menggunakan adat istiadat sebagai instrumen penggerak massa dalam kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan.

Ketahanan Pangan Lokal: Mendorong masyarakat untuk kembali menanam pangan lokal sebagai bentuk kemandirian terhadap fluktuasi harga pangan global.

Penyaluran BLT

 Kalurahan Kemejing melaksanakan kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2026 pada hari Selasa, 21 April 2026. Kegiatan ini bertempat di Aula Balai Kalurahan Kemejing dan berlangsung dengan tertib serta lancar.

Sebanyak 11 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan dalam kegiatan ini. Setiap KPM mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan. Pada pencairan tahap pertama ini, bantuan disalurkan sekaligus untuk tiga bulan, yaitu bulan Januari hingga Maret 2026, sehingga masing-masing KPM menerima total sebesar Rp600.000.

Penyaluran BLT DD ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang masuk dalam kategori penerima manfaat. Diharapkan bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pemerintah Kalurahan Kemejing juga mengingatkan kepada para penerima agar menggunakan bantuan secara bijak serta terus mendukung program-program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Monitoring Pemeringkatan Bumdesa

 Tim pendamping Desa kapanewon semin hari ini melakukan komunikasi intensif dengan seluruh pengurus Bumkal sekapanewon semin terkait hasil dari pengisian Pemeringkatan Bumkal ,di ketahui bahwa ke 10 BUMKal sudah berhasil mengirimkan data 100% namun bukan berarti pemeringkatan sudah selesai masih ada tahapan verifikasi berjenjang di mulai dari Tim Pendamping Kapanewon yang selanjutnya kabupaten pusat yang selanjutnya di sebut final .Untuk saat ini yang sudah menembus verifikasi Tingkat Kapanewon dan menunggu verifikasi Tingkat kabupaten ada di 3 Bumkal milik kalurahan Karangsari,Pundungsari dan semin yang ke 7 Bumkal masih menunggu verifikasi dan pemeritahuan revisi dari tim kapanewon .Komunikasi inten masih terus di lakukan mengingat waktu sudah di pertengahan bulan April informasi tambahan terkait progress pemeringkatan di kabupaten gunungkidul baru 4 Kapanewon yang sudah berhadil submit 100% untuk keseluruhan bumkal yang ada di setiap kalurahannya yaitu Kapanewon  Girisubo,Saptosari,Semin dan Ngawen . Berdasarkan hasil pencocokan data antara input mandiri pada sistem dengan fakta di lapangan, secara umum BUM Desa di wilayah Kapanewon Semin menunjukkan tren positif dalam tertib administrasi. Proses verifikasi ini mengklasifikasikan BUM Desa ke dalam kategori Perintis, Pemula, Berkembang, atau Mandiri sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

Hasil verifikasi ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kapanewon Semin dan instansi terkait untuk memberikan pembinaan yang lebih terukur dan tepat sasaran. Diharapkan dengan adanya pemeringkatan yang valid, BUM Desa di Kapanewon Semin dapat semakin profesional dalam mengelola potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat