KOORDINASI PENYUSUNAN DRAF PENILAIAN LOMBA KETAHANAN PANGAN PADUKUHAN TINGKAT KALURAHAN

-


 *Kapanewon Semin, Senin, 5 Oktober 2026* – Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kapanewon Semin melaksanakan pendampingan koordinasi bersama Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Semin dalam rangka penyusunan draf instrumen penilaian *Lomba Ketahanan Pangan Padukuhan Tingkat Kalurahan. Kegiatan lomba tersebut direncanakan akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal **6–8 Oktober 2026* di masing-masing kalurahan se-Kapanewon Semin.

Koordinasi dilaksanakan sebagai bagian dari upaya fasilitasi pendampingan agar pelaksanaan lomba memiliki instrumen penilaian yang jelas, terukur, objektif, transparan, dan dapat dipahami oleh seluruh peserta. Penyusunan instrumen dilakukan melalui pencermatan terhadap beberapa indikator yang menggambarkan kesiapan kelembagaan kelompok, pengelolaan kegiatan ketahanan pangan, serta keberlanjutan pemanfaatan potensi pangan di tingkat padukuhan.

Dalam pembahasan, salah satu indikator penilaian yang disusun adalah *administrasi kelompok ketahanan pangan*, yang dalam pelaksanaannya direpresentasikan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) di tingkat padukuhan. Aspek administrasi mencakup kelengkapan dan keteraturan pembukuan kelompok sebagai bentuk tertib administrasi, akuntabilitas, serta dokumentasi pelaksanaan kegiatan kelompok.

Indikator berikutnya adalah *papan informasi dan pengelolaan demplot*. Pada aspek ini, penilaian diarahkan pada ketersediaan dan kelengkapan informasi mengenai sejarah singkat kelompok KWT, struktur organisasi, serta pengelolaan demplot sebagai media pembelajaran, pengembangan budidaya, dan pemanfaatan lahan untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa bersama Kepala Jawatan Kemakmuran melakukan pencermatan terhadap setiap indikator agar instrumen penilaian dapat menggambarkan kondisi riil di lapangan serta mendorong kelompok masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ketahanan pangan secara terencana, tertib administrasi, produktif, dan berkelanjutan.

Penyusunan draf instrumen tersebut selanjutnya dilakukan melalui koordinasi dan kesepakatan bersama dengan memperhatikan masukan dari *Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kapanewon Semin*, sehingga indikator yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian memiliki dasar dan pemahaman yang sama di antara tim penilai.

Melalui kegiatan pendampingan ini diharapkan pelaksanaan Lomba Ketahanan Pangan Padukuhan Tingkat Kalurahan dapat berjalan secara *objektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel*, sekaligus menjadi sarana untuk mendorong peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam mengembangkan potensi pangan lokal, memperkuat kelembagaan KWT, serta meningkatkan pemanfaatan lahan secara produktif dalam rangka mendukung ketahanan pangan di tingkat padukuhan dan kalurahan.

*Output kegiatan:* tersusunnya draf instrumen penilaian Lomba Ketahanan Pangan Padukuhan Tingkat Kalurahan yang memuat indikator administrasi kelompok, papan informasi, struktur dan profil kelompok, serta pengelolaan demplot sebagai dasar pelaksanaan penilaian tanggal 6–8 Oktober 2026.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pendamping Desa di Persimpangan Jalan: Idealisme Berdesa atau Corong Kebijakan

-
Gambar
  1/11/2025. Wahai pendamping desa, apakah memilih idealisme berdesa, atau jadi corong kebijakan demi zona nyaman? Pertanyaan ini belakangan banyak bergema di ruang-ruang diskusi dan media sosial para pendamping desa. Ia bukan sekadar sindiran, melainkan refleksi tajam atas dilema yang sedang dihadapi oleh ribuan tenaga pendamping desa di seluruh Indonesia. Tugas Mulia yang Mulai Terpinggirkan Pendamping desa sejatinya lahir dari semangat pemberdayaan. Mereka bukan sekadar pelaksana program pemerintah, melainkan katalis yang menjembatani aspirasi rakyat desa dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Namun, di tengah derasnya arus kebijakan top-down, posisi pendamping desa kini mulai tergeser. Idealisme pemberdayaan yang dulu kuat perlahan memudar di bawah tekanan administrasi, instruksi, dan ketakutan kehilangan pekerjaan. Seorang pendamping bahkan menyebut, Kami lebih sering diminta menjalankan perintah ketimbang mendengarkan kebutuhan masyarakat. Padahal, semangat pendampingan ...
Baca selengkapnya

Muskal RKPKal Tahun 2027 Karangsari Berlangsung Partisipatif dan Berorientasi Prioritas Pembangunan

-
Gambar
Kalurahan Karangsari, Senin, 20 Juli 2026* – Pemerintah Kalurahan Karangsari, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul melaksanakan *Musyawarah Kalurahan (Muskal) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2027* dengan suasana yang hangat, harmonis, dan penuh semangat kebersamaan. Musyawarah dihadiri oleh *50 peserta, terdiri dari **32 laki-laki dan 18 perempuan*, yang mewakili berbagai unsur masyarakat sebagai wujud penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Peserta musyawarah terdiri atas unsur *Bamuskal, Pamong Kalurahan, LPMKal, Kader Kesehatan, PKK, Pustakawan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kelompok Tani, Karang Taruna, Ketua KDMP, Direktur BUMKal, Pendidik PAUD, tokoh masyarakat, Jawatan Kemakmuran Kapanewon Semin, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa*.                                     Musyawarah dibuka oleh *Ketua Bamuskal Karan...
Baca selengkapnya

Regulasi PP nomor 16 Tahun 2026 kepala desa bisa menjabat berapa kali

-
Gambar
  Pada Masanya  Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 yang berlaku sejak 27 Maret 2026, masa jabatan Kepala Desa diatur sebagai berikut: Masa Jabatan: Kepala Desa dapat menjabat selama 8 (delapan) tahun per periode.   Jumlah Periode: Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali periode masa jabatan.   Dengan demikian, total masa jabatan maksimal seorang Kepala Desa menurut aturan terbaru ini adalah 16 tahun. Regulasi ini merupakan peraturan pelaksanaan terbaru atas Undang-Undang Desa yang membawa perubahan fundamental terkait tata kelola pemerintahan desa.   Apakah ada detail spesifik lain dari PP Nomor 16 Tahun 2026 atau aturan terkait desa yang ingin Anda ketahui lebih lanjut? Dengan demikian, total masa jabatan maksimal seorang Kepala Desa menurut aturan terbaru ini adalah 16 tahun. Regulasi ini merupakan peraturan pelaksanaan terbaru atas Undang-Undang Desa yang membawa perubahan fundamental terkait tata kelola pem...
Baca selengkapnya