Koordinasi dan Pembekalan TPK

-

 Koordinasi Tpk kalurahan bendung 9 april 2026:

Dasar hukum pada permendagri no 20 tahun 2018. tpk dibentuk lurah meliputi unsur perangkat desa,lkd,masyarakat, tugas melaksanakan kegiatan teknis,menyusun RAB, dan dokumentasi serta tidak mengelola keuangan. Tpk membantu kasi/kaur dalam pelaksanaan teknis mulai dari  tahap:

1. perencanaan : membantu menyusun RAB,

2. Pelaksanaan : melaksanakan kegiatan fisik/non fisik,mengadakan barang/jasa secara swakelola,mengatur tenaga kerja,mengawasi kualitas pekerjaan.

3. Penatausahaan : membantu pengumpulan bukti belanja, membantu administrasi kegiatan,dokumentasi kegiatan (foto,laporn)


4. Pelaporan : menyusun laporan perkembangan kegiatan,menyusun laporan realisasi kegiatan,melporkan kepada kasi/kaur.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pendamping Desa di Persimpangan Jalan: Idealisme Berdesa atau Corong Kebijakan

-
Gambar
  1/11/2025. Wahai pendamping desa, apakah memilih idealisme berdesa, atau jadi corong kebijakan demi zona nyaman? Pertanyaan ini belakangan banyak bergema di ruang-ruang diskusi dan media sosial para pendamping desa. Ia bukan sekadar sindiran, melainkan refleksi tajam atas dilema yang sedang dihadapi oleh ribuan tenaga pendamping desa di seluruh Indonesia. Tugas Mulia yang Mulai Terpinggirkan Pendamping desa sejatinya lahir dari semangat pemberdayaan. Mereka bukan sekadar pelaksana program pemerintah, melainkan katalis yang menjembatani aspirasi rakyat desa dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Namun, di tengah derasnya arus kebijakan top-down, posisi pendamping desa kini mulai tergeser. Idealisme pemberdayaan yang dulu kuat perlahan memudar di bawah tekanan administrasi, instruksi, dan ketakutan kehilangan pekerjaan. Seorang pendamping bahkan menyebut, Kami lebih sering diminta menjalankan perintah ketimbang mendengarkan kebutuhan masyarakat. Padahal, semangat pendampingan ...
Baca selengkapnya

Bimtek Pengisian Data di Aplikasi E-Musrenbang Kapanewon Semin

-
Gambar
  Bimtek Pengisian Data di Aplikasi E-Musrenbang Kapanewon Semin •    Penyampaian Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah: o    Arahan dari Bupati/Kepala Bappeda terkait Prioritas Pembangunan Daerah di tahun rencana. o    Keselarasan usulan dengan Visi, Misi, dan Program Unggulan Kepala Daerah. o    Ketentuan terkait Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) dan Pagu Indikatif Sektoral (PIS) jika ada. •    Mekanisme dan Tata Cara Pengisian E-Musrenbang: o    Panduan teknis penggunaan aplikasi E-Musrenbang (alur login, input usulan, verifikasi, dan validasi). o    Penjelasan format usulan yang harus diisi (termasuk kelengkapan data lokasi/titik nol, volume, satuan, estimasi biaya, dan penerima manfaat). o    Batas waktu (deadline) penginputan dan verifikasi usulan. •    Verifikasi dan Penajaman Usulan Kalurahan/Desa: o    Pembahasan hasil Musrenbang Kalurahan/Desa yang telah diinput....
Baca selengkapnya

Sosialisasi Skema Usaha Koperasi Desa Merah Putih

-
Gambar
 “Sosialisasi Skema Pengembangan   Usaha   KDMP Kapanewon semin” Kapanewon semin,pada hari ini selasa 28 oktober 2025 melakukan kegiatan   sosialisasi skema pengembangan usaha KDMP   dengan menghadirkan direktur KDMP     dan Lurah se kapanewon semin.Pelaksaaan acara hari ini guna membentuk sinergi dari pemerintah kalurahan dengan Koperasi Desa Merah Putih di masing masing kalurahan .Materi    bawakan oleh TAPM Kab Gunungkidul (Aris   Nurkholis ,M.Pd.) dengan penekanan materi sebagai berikut :  1.Kebijakan pengembangan Usaha dan Dukungan permodalan KDMP diantaranya PMK No 49 Tahun 2025 tentang tata cara pinjaman dalam pendanaan KDMP, PMK No.63 Tahun 2025 ,Permendes PDT No.10 Tahun 2025,Permendagri No.13 Tahun 2025,Permenkop No.2 Tahun 2025 tentang pengembangan Usaha KDMP,Surat mentri Desa PDT No.08 Tahun 2025 tentang percepatan musdesus dan Surat edaran mentri dalam negri No.100.3.1.3/4911/SJ.  2.Prinsip Pengembangan Usaha KDM...
Baca selengkapnya