Rakor Ulu-ulu Sekapanewon Semin

 Semin 30 Oktober 2025

Koordinasi ulu-ulu sekapanewon semin dilakukan secara rutin setiap bulan, kali ini bertempat di rumah bapak Riyanto, S.Sos selaku jawatan kemakmuran kapanewon Semin. Ulu-ulu merupakan salah satu pamong yang ada dikalurahan dan membidangi lebih banyak di kegiatan fisik. Koordinasi ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan membahas regulasi baru yang berkaitan dengan pembangunan di Kalurahan.

Tidak hanya membahas kegiatan dibidang pembangunan tetapi semua kegiatan yang melekat di ulu-ulu menjadi hal yang didiskusikan untuk mendapatkan pengalaman baru di setiap kalurahan. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi kalurahan lain dilingkungan kapanewon semin karena dapat bertukar pikiran dan pengalaman di Kalurahan masing-masing.

Bapak Riyanto, S.Sos Selakau jawatan kemakmuran kapanewon semin selalu mengingatkan ulu-ulu yang ada agar selalu melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disampaikan mengingat sekarang aparat pemerintah sering melakukan inspeksi mendadak di Kalurahan. Sehingga baik dokumen ataupun hal yang memang seharusnya ada dalam kegiatan pembangunan seperti dokumen pengadaan barang dan jasa, dokumentasi kegiatan silahkan disiapkan. Sehingga kapanpun ada pemeriksaan kalurahan sudah siap khususnya di bidang pembangunan atau kegiatan yang melekat di ulu-ulu.

Isu strategis pembangunan baik 2025 dan juga persiapan 2026 menjadi bahasan dalam koordinasi kali ini. Meindartono, SE, SCL selaku koordinator pendamping kapanewon semin ditemani rekan pendamping Aswan Adihityawan, Widhi Prasastiyanto dan Emi Endarwati ikut mendampingi kegiatan ini. Koordinator pendamping kapanewon semin menyampaikan beberapa isu ditahun 2025 yang mana bulan ini sudah mendekati akhir tahun 2025.

Kegiatan ketahanan pangan yang dibidangk oleh ulu-ulu menjadi salah satu topik bahasan. Sebab anggaran untuk kegiatan ketahanan pangan terbilang tidak sedikit 20% dari lagi dana desa menjadi kegiatan yang harus dijalankan oleh Bumdesa. Sehingga Bumdesa perlu kehati-hatian dalam mengelola anggaran ketahanan pangan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Isu tentang KDMP yang menjadi salah satu progam dari bapak presiden menjadi bahan diskusi dikarenakan masih bersinggungan dengan ketugasan pendamping desa. Persiapan musyawarah Kalurahan khusus untuk persetujuan pinjaman KDMP menjadi hal yang perlu didiskusikan. Sebab bagaimanapun maksimal 30% dari anggaran dana desa akan dijadikan jaminan dalam pinjaman KDMP. Sehingga perlu bisnis plan yang matang dark KDMP yang ada dikalurahan.