Yogyakarta — Dalam upaya memperkuat sinergi perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan, DPMKKPS DIY menyelenggarakan Forum Komunikasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) DIY pada Senin (30/3/2026) di Hotel Chantya Yogyakarta.
Kegiatan ini diikuti oleh TPP Kabupaten Gunungkidul dan Bantul serta perwakilan kalurahan dari kedua wilayah tersebut. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan penggunaan Dana Keistimewaan (Danais) dengan Dana Desa agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Acara diawali dengan pembukaan, doa, serta sambutan dari Paniradyo DIY yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan kalurahan berbasis kebutuhan masyarakat.
Dalam sesi paparan, narasumber pertama menyampaikan kebijakan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan untuk urusan kelembagaan. Selanjutnya, Koordinator Provinsi DIY memaparkan fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026 yang diarahkan pada pencapaian prioritas nasional.
Koordinator Kabupaten Gunungkidul dalam paparannya menyampaikan bahwa sebanyak 82 kalurahan telah menyalurkan bantuan tahap I. Dari total 144 kalurahan, seluruhnya telah menganggarkan enam prioritas nasional. Hingga 30 Maret 2026, tercatat 39 kalurahan telah siap menyalurkan bantuan tahap II, sementara sisanya ditargetkan menyusul hingga 31 Maret 2026. Selain itu, TPP juga terlibat langsung dalam proses perencanaan Dana Keistimewaan Tahun 2026.
Sementara itu, Koordinator Kabupaten Bantul yang diwakili oleh Bapak Agus menjelaskan bahwa penggunaan Dana Desa Tahun 2026 di wilayahnya didominasi untuk sektor kesehatan. Khusus di Kapanewon Pandak, alokasi terbesar difokuskan pada ketahanan pangan. Ia juga menegaskan bahwa penggunaan Dana Keistimewaan mencakup enam kegiatan prioritas dan tidak tumpang tindih dengan Dana Desa, terutama untuk kegiatan Posyandu.
Paparan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah turut menegaskan pentingnya integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan kalurahan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan dan Dana Desa.
Forum dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung aktif, mencerminkan tingginya antusiasme peserta dalam memperkuat pemahaman dan implementasi kebijakan di lapangan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun keselarasan kebijakan dan implementasi antara Dana Keistimewaan dan Dana Desa, sehingga mampu mendorong pembangunan kalurahan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar